Prabowo menggelar rapat terbatas karhutla di Istana pada 12 Oktober (CNBC Indonesia, CNN Indonesia, Kumparan, Suara.com). Menko Polkam Dudung Abdurachman menyebut peserta mencakup Panglima TNI, Kapolri, Kementerian Kehutanan dan BNPB. Antara dan detikNews melaporkan pemadaman difokuskan ke Tanjung Puting, dan Kalimantan Tengah serta Sumatera Selatan menjadi prioritas; Sumatera Selatan juga ditunjuk untuk uji coba dry ice. Pemerintah belum menetapkan bencana nasional (detikNews, Kompas.com), sementara Komisi IV DPR meminta status itu (Antara). Satu laporan yang dilihat DailyDrop menyebut sekitar 60 ribu personel gabungan dan penyemaian awan; angka itu belum terkonfirmasi di media kedua.
Asap karhutla memengaruhi kesehatan, penerbangan dan hubungan dengan negara tetangga, dan status bencana nasional menentukan seberapa besar bantuan dan wewenang pusat.
Warga di wilayah terdampak perlu memakai masker, memantau kualitas udara dan mengikuti imbauan daerah. Penumpang pesawat dari Sumatera dan Kalimantan sebaiknya mengecek jadwal.
Rapat Istana dan perintah rotasi petugas menunjukkan Presiden mengambil alih koordinasi; pemerintah menilai kemampuan nasional masih cukup.
Tiga bulan kebakaran dan protes negara tetangga membuat sebagian anggota DPR menilai status bencana nasional diperlukan agar sumber daya dan wewenang lebih besar.
Rapat adalah awal, bukan hasil. Pantau tiga hal: luas titik api yang benar-benar padam, apakah hujan awal turun seperti diperkirakan, dan apakah pemerintah mengubah sikap soal status bencana nasional. Pelantikan kepala badan baru yang disebut Dudung untuk pekan depan juga perlu dicermati.
CNBC Indonesia, CNN Indonesia, Kumparan, Suara.com, Antara, detikNews, Kompas.com (12 Okt 2026)
Prabowo kumpulkan menteri, Panglima TNI dan Kapolri soal karhutla; pemadaman difokuskan ke Tanjung Puting, status bencana nasional belum ditetapkanPrabowo kumpulkan menteri, Panglima TNI dan Kapolri soal karhutla; pemadaman difokuskan ke Tanjung Puting, status bencana nasional belum ditetapkan
Rapat terbatas di Istana pada Senin 12 Oktober memerintahkan seluruh sumber daya dikerahkan, dengan prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Pemerintah menilai masih mampu; seorang anggota DPR meminta status bencana nasional.
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Istana pada Senin 12 Oktober, menurut CNBC Indonesia, CNN Indonesia, Kumparan dan Suara.com. Menko Polkam Dudung Abdurachman berkata rapat melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Panglima TNI, Kapolri, Kementerian Kehutanan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); sebagian peserta bergabung lewat Zoom. Dudung menyebut Presiden sangat serius menangani masalah ini, kata CNBC Indonesia.
Kumparan menulis Presiden meminta penanganan diperkuat dan pemadaman dipercepat. Menurut Antara dan detikNews, Prabowo memerintahkan pemadaman difokuskan antara lain ke Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, dan menjadikan Kalimantan Tengah serta Sumatera Selatan prioritas. Antara menambahkan, Presiden meminta Sumatera Selatan menjadi lokasi uji coba dry ice, es kering, untuk mengurai kabut asap. Menko Dudung juga berkata petugas pemadam akan dirotasi agar tidak kelelahan, menurut Antara, yang menambahkan bahwa Prabowo mengapresiasi TNI, Polri dan relawan yang sudah bekerja di lapangan. Pesan yang ingin dikirim jelas: Istana ingin terlihat memegang kendali, setelah berpekan-pekan keluhan asap dari warga dan dari negara tetangga.
Pemerintah belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, menurut detikNews dan Kompas.com; Dudung berkata pemerintah masih mampu menanganinya. Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan justru meminta status itu karena kebakaran sudah berlangsung tiga bulan, kata Antara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah dan Forkopimda tegas melarang pembakaran lahan, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyiapkan sanksi bagi lima hingga enam perusahaan lagi, menurut Antara. Polda Jambi menangani 18 laporan dan menetapkan 16 tersangka, kata Antara.
Kementerian Kehutanan ikut turun tangan. Antara menulis Menteri Raja Juli Antoni terjun ke Kalimantan Selatan dan mengingatkan bahwa masa siaga karhutla masih tersisa satu bulan, serta menyebut jumlah polisi hutan akan ditingkatkan menjadi 70 ribu. Kementerian Lingkungan Hidup merancang pendanaan agar warga tidak membuka lahan dengan membakar, kata Antara, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan Sumatera bagian utara tetap waspada banjir meski sedang kekeringan.
Asap sudah melintasi batas negara. Kompas.com menulis negara lain memprotes asap karhutla, dan Dudung menjawab bahwa lahan gambut sulit dipadamkan. BMKG melaporkan sebaran asap dari Sumatera Selatan meluas hingga Selat Bangka, dan Antara mencatat Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang kembali beroperasi normal. Soal bantuan Malaysia, Antara menurunkan dua laporan dengan nada berbeda, satu menyebut belum dibahas dan satu menyebut sedang didiskusikan, jadi statusnya belum jelas.
Bagi pembaca, ukuran pentingnya adalah hasil di lapangan, bukan rapatnya. Rapat tingkat Istana mempercepat koordinasi, tetapi gambut yang terbakar sulit dipadamkan dan hujan menjadi penolong terbesar. Yang belum terlihat dalam sumber yang tersedia: target luas lahan yang dipadamkan, anggaran, dan kriteria pemerintah untuk menaikkan status menjadi bencana nasional. Warga Sumatera dan Kalimantan perlu memantau kualitas udara dan imbauan pemerintah daerah, dan penumpang yang melewati bandara terdampak sebaiknya mengecek jadwal dengan maskapai. Pekan-pekan ke depan akan menunjukkan apakah perintah Istana benar-benar menurunkan jumlah titik api, atau hanya menambah jumlah rapat.