DailyDrop.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bima Setiawan, adik mantan Kepala BNPB, bersama empat orang lain sebagai tersangka dugaan korupsi dana bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Menurut penjelasan KPK yang dikutip enam media sejak Jumat 16 Oktober, uang yang dipersoalkan berasal dari Dana Siap Pakai, pos anggaran yang disiapkan untuk penanganan darurat. Peruntukannya disebut untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan serta gempa di Nusa Tenggara Timur. Bima diduga memakai sebagian dana itu untuk membeli saham, dan daftar saham yang dibeli menjadi bagian yang paling banyak dikutip dari perkara ini.

Penyidik juga menyita barang bukti. Angka yang dilaporkan berbeda antarmedia: satu pemberitaan menyebut Rp5,47 miliar, pemberitaan lain menyebut Rp5 miliar dan menyebut asalnya dari dana penanganan karhutla dan banjir. Belum ada angka kerugian negara yang dipublikasikan dalam pemberitaan Jumat dan Sabtu, sehingga nilai penyitaan belum bisa dibandingkan dengan total dana yang dipersoalkan. KPK juga belum menjelaskan secara terbuka peran masing-masing dari lima tersangka.

Satu pertanyaan yang banyak diajukan publik adalah mengapa para tersangka tidak dijerat pasal yang mengancam hukuman mati. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang memuat ancaman pidana mati bagi korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, termasuk saat bencana. KPK menjelaskan bahwa pasal itu tidak diterapkan karena penyidik terbatas waktu pada tahap ini. Penjelasan tersebut dimuat dua media pada hari yang sama, Sabtu 17 Oktober, dan belum diikuti keterangan tambahan dari lembaga lain.

KPK sendiri mengirim pesan yang lebih umum. Lembaga itu mengingatkan bahwa Dana Siap Pakai tidak boleh menjadi ajang bancakan, karena dana jenis ini dirancang agar bisa dicairkan cepat ketika bencana terjadi, dengan prosedur yang lebih ringkas dibanding anggaran biasa. Kecepatan itu sekaligus membuat pengawasan atas penggunaannya menjadi titik rawan. Hal yang perlu ditunggu berikutnya adalah pemeriksaan lanjutan, rincian aliran dana, dan apakah penyidik menambahkan pasal lain setelah berkas berkembang.

Bagi pembaca, ada tiga hal yang layak dicatat. Pertama, perkara ini bukan soal satu angka; ia menyangkut dana yang sejak awal diperuntukkan bagi korban kebakaran dan gempa, dan karena itu setiap rupiah yang dialihkan punya wajah yang konkret. Kedua, media melaporkan rincian yang tidak sepenuhnya sama, sehingga pembaca perlu membedakan antara penjelasan resmi KPK dan ringkasan di tiap pemberitaan. Ketiga, sampai Sabtu belum ada pernyataan dari pihak tersangka yang dimuat luas, jadi semua uraian di atas masih berupa dugaan penyidik yang akan diuji di pengadilan.