KPK menggelar OTT di BNPB pada Selasa 13 Oktober dan mengamankan 14 orang (Antara, Republika, Liputan6). Barang bukti disebut berupa uang dan emas; Republika menulis Rp1,4 miliar dan emas batangan setelah judul awalnya memuat Rp14 miliar, dan angka itu belum diperkuat media kedua. Seorang deputi KPK membenarkan operasi dan menyebut gelar perkara digelar malam itu (Antara). Sekretaris utama BNPB, Rustian, termasuk yang diamankan (Republika) lalu tidak ditahan (Antara, Republika). Antara menulis KPK mendalami penyalahgunaan dana siap pakai sejak 2022, sedangkan Republika mengaitkannya dengan anggaran karhutla. BNPB menghormati proses hukum dan menyatakan layanan tetap berjalan, dan sejumlah ruangan disegel (Antara).
BNPB mengoordinasikan penanggulangan bencana nasional dan mengelola dana yang harus cair cepat. Dugaan korupsi di lembaga ini mengikis kepercayaan pada penanganan bencana, terlebih saat karhutla belum reda.
BNPB menyatakan layanan tetap berjalan, jadi dampak langsung bagi warga terdampak asap kecil. Dampak yang lebih panjang ada pada pengawasan dana bencana, yang oleh anggota DPR sudah diminta dievaluasi (Antara).
Penangkapan tangan di lembaga bencana menunjukkan pengawasan bekerja, dan Haedar Nashir berharap KPK menuntaskan pengusutan (Antara).
Mahfud MD melihat kasus ini sebagai gejala penyakit yang lebih luas (Republika). Pelepasan Rustian tanpa penahanan membuat publik menunggu penjelasan KPK soal perannya.
Dua hal yang kami tunggu dari KPK adalah daftar tersangka dan sumber dana yang diselewengkan. Sampai itu terang, bedakan fakta yang sudah kuat (14 orang diamankan, Rustian tidak ditahan) dari yang masih desas-desus (keterlibatan keluarga pimpinan BNPB). Perhatikan juga apakah DPR benar memanggil BNPB.
Antara, Republika, detikNews, Liputan6 (13–14 Okt 2026)
KPK tangkap tangan 14 orang di BNPB, termasuk sekretaris utama; Rustian tak ditahan, dugaan penyalahgunaan dana siap pakai ditelusuri sejak 2022KPK tangkap tangan 14 orang di BNPB, termasuk sekretaris utama; Rustian tak ditahan, dugaan penyalahgunaan dana siap pakai ditelusuri sejak 2022
Operasi pada Selasa 13 Oktober menyasar lembaga yang memimpin penanganan bencana, di tengah kebakaran hutan yang belum reda. DailyDrop belum melihat pengumuman tersangka, dan nilai uang sitaan masih berbeda antarberita.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa 13 Oktober dan mengamankan 14 orang, menurut Antara, Republika dan Liputan6. Antara menulis barang bukti yang diamankan berupa uang hingga emas. Republika menyebut Rp1,4 miliar dan emas batangan, tetapi judul awal media itu sempat memuat Rp14 miliar; DailyDrop memakai angka yang diulang Republika dan menandainya belum diperkuat sumber kedua. Seorang deputi KPK membenarkan operasi itu dan berkata gelar perkara akan digelar malam itu, kata Antara.
Sekretaris utama (sestama) BNPB, Rustian, ikut diamankan: Republika menulis KPK mengonfirmasi ia diciduk bersama 13 orang lain. Pada Rabu 14 Oktober, Antara dan Republika melaporkan Rustian dilepas dan tidak ditahan; alasannya belum kami lihat dijelaskan. Soal dana yang diusut, sumber berbeda nada. Republika mengaitkan perkara dengan anggaran penanganan karhutla, detikNews menguraikan aturan dana siap pakai untuk bencana di BNPB, dan Antara menulis KPK mendalami dugaan penyalahgunaan dana siap pakai sejak 2022. Ketiganya belum tentu menunjuk dana yang sama.
Urutan kabar ikut menjelaskan mengapa angka dan nama sempat berubah. Republika memuat kabar OTT pada Selasa malam 13 Oktober, Antara mengutip deputi KPK sesudah lewat tengah malam, Republika baru mengonfirmasi keterlibatan sestama pada Rabu pagi, dan pelepasan Rustian muncul Rabu sore. Satu media daerah, Suara Landak, menulis operasi berlangsung di Yogyakarta; media lain tidak menyebut lokasi, jadi kami tidak memastikannya.
BNPB menyatakan menghormati proses hukum dan memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan, kata Antara, yang menambahkan bahwa lembaga itu mengakui sejumlah ruangan disegel setelah operasi. Pada Rabu BNPB juga menyebut Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan sebagai prioritas karhutla, dengan 663,61 hektare ditangani, menurut Antara. Reaksi datang dari banyak arah: anggota DPR mendesak evaluasi pengawasan dana bencana (Antara), Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, berharap KPK menuntaskan pengusutan (Antara), dan Mahfud MD berkata ia sangat sedih serta menilai bangsa ini sedang sakit (Republika).
Waktunya canggung. Liputan6 dan Republika sama-sama menyorot bahwa penangkapan terjadi ketika Indonesia dikepung kebakaran hutan dan asap tebal menyelimuti Sumatera serta Kalimantan. BNPB hadir dalam rapat terbatas Presiden soal karhutla pada Senin 12 Oktober, yang kami tulis di edisi 13 Oktober; sehari kemudian lembaga itu didatangi KPK. Ia koordinator penanggulangan bencana nasional, dan dana siap pakai memang dirancang cair cepat saat darurat, sehingga pengawasannya selalu berpacu dengan kebutuhan kecepatan; itulah yang membuat dugaan penyelewengannya terasa lebih menyakitkan.
Yang belum jelas dari sumber yang kami lihat: siapa saja yang ditetapkan tersangka, nilai kerugian negara, dan apakah uang sitaan berasal dari dana karhutla atau dana siap pakai secara umum. Kabar bahwa adik dan orang kepercayaan Kepala BNPB ikut ditangkap baru dimuat Republika dengan kata "dikabarkan", sehingga kami tempatkan di kolom belum terverifikasi. Hari ini perhatikan pengumuman KPK, status Rustian, dan apakah DPR benar memanggil pimpinan BNPB atau evaluasi berhenti di pernyataan.